Komisi I DPR RI membahas secara tertutup dengan Kepala staf Angkatan Darat, mengenai penugasan Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Supaya rapat bisa dengan suasana yang tidak dibatasi secara politis atau substansi, maka sebaiknya rapat ini dilakukan tertutup,” kata Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita dari Fraksi Partai Golkar, saat memimpin RDP dengan KASAD Letnan Jenderal Budiman, di Gedung DPR, (4/9).

Patut diketahui, Pemerintah memberikan penugasan kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas jalan tertentu di Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) sebesar Rp.425 Miliar, yang dilakukan secara swakelola.

Data Kementerian Pertahanan, ada 14 lokasi sasaran kegiatan dengan rincian adalah pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris-Sarmi Rp.25M, Lagasari-Wapoga-Sumiangga Rp.35M, Botawa-Wapoga Rp.20M, Windesi-Yaur-Kwatisore Rp.35M, SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen Rp.30M, Oksibil-Kawor-Waropko Rp.53M, Rosbori-Manggul-Poom (Lingkar Yapen) Rp.20M, Dawai, Waindu (Lingkar Yapen) Rp.20M, Saubeba-Rosbori (Lingkar Yapen) Rp.20M, Kenyam-Gearek Rp.40M, Gearek-Pasir Putih-Suru Suru Rp.40M, Suru Suru-Obio-Dekai Rp.40M, Mumugu-Batas Batu Rp.30M, Jalan Lingkar Marsinam Rp.17M. (as)/foto:iwan armanias/parle.